Kemplang Kursi Jamaah ONH Reguler ? Ratusan Massa GDN Nusantara Tuntut KPK Periksa Menteri Agama dan Ketua Komisi VIII

 

Kemplang Kursi Jamaah ONH Reguler? 

Ratusan Massa GDN Nusantara Tuntut KPK Periksa Menteri Agama dan Ketua Komisi VIII 

Jakarta, Paguyuban Asgar (27/05/2024) 

Ratusan massa yang menamakan DPP Gerakan Dakwah Nurani Nusantara (GDNNusa) berorasi dan melakukan aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan di terima sama Humas KPK Fajar Prayoga Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta pada Senin (27/05/)

Dalam orasinya Subhan Chair selaku Sekjen DPP GDNNusa menyampaikan, adanya dugaan kuat terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran regulasi tentang kebijakan Haji Plus tahun 2024 atas penambahan Kuota 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kami laporkan terkait alokasi penambahan kuota Haji tahun 2024 dari Arab Saudi sebanyak 20.000 yang separuh dari tambahan kuota tsb dialokasikan untuk Haji Plus yang menurut temuan kami di lapangan dibandrol dengan harga 200 juta sampai 400 juta Rupiah. Padahal menurut UU Haji Tahun 2019 bahwa dari seluruh quota Haji hanya diperbolehkan maksimal 8 persen yang bisa dialokasikan untuk Haji khusus, sisanya 92 persen dari quota Haji tsb harus dialokasikan untuk Haji reguler,” ujar Subhan.

Menurutnya anehnya lagi, untuk melegalkan hal ini Diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 130/2024. Padahal seharusnya sesuai UU Haji bahwa penetapan Kuota Haji harus berbentuk Peraturan Menteri Agama (PMA). Dimana proses PMA tsb harus berkonsultasi dengan Mensesneg, DPR dan Menkumham RI.

“Atas dasar temuan inilah maka kami menduga kuat ada indikasi Korupsi atas biaya Haji Plus yang sangat besar tsb, jika dikalkulasikan 8.400 jamaah yang seharusnya untuk jatah Haji Reguler jika terjadi selisih 250 juta saja maka total dugaan korupsi sekitar 2,1 Trilyun rupiah,” terang Subhan lagi.

Kata Subhan, bayangkan saja jika ada penambahan 8.400 jamaah reguler yang bisa berangkat tahun ini, tentunya lumayan untuk mengurangi antrian panjang Haji reguler. Pada saat Rapat Menag RI dengan DPR 20 Mei 2024 kemarin, salah seorang anggota FPPP di komisi VIII juga sudah mempertanyakan kebijakan Menteri Agama yang menjual jatah Haji reguler menjadi Haji Khusus ini.

“Kami hari ini menyampaikan surat resmi meminta KPK bisa tegas dan fokus menyelidiki dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut,” pungkas Subhan. (SUB)

Lomba Seni Tradisi Pencak Silat Priangan Open 2024 Akan Di Gelar Selama 3 Hari

Lomba Seni Tradisi Pencak Silat Priangan Open 2024 Akan Di Gelar Selama 3 Hari

Garut, Paguyuban Asgar (25/05/2024)

Lomba Seni Tradisi Pencak Silat Priangan Open 2024 resmi digelar di Kabupaten Garut. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dedy Mulyadi, di Gedung Beladiri SOR R.A.A Adiwidjaja, Ciateul, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum’at (24/05/2024). Dan akan di gelar selama 3 hari.

Menurut Ketua penyelenggara, Erwin Mohamad Dahlan, kegiatan Lomba Tradisi Pencak Silat Priangan Open 2024 ini akan dilaksanakan selama 3 hari hingga 26 Mei 2024 nanti, dengan 402 tampilan.

Beberapa kategori yang dilombakan, mulai dari kategori usia dini 1, usia dini, pra remaja, remaja, dan dewasa, di mana lomba seni tradisi ini menampilkan gerakan seni tradisi dari masing-masing paguron, debgan ciri khasnya.

“Tampilan untuk usia dini dan pra remaja itu tampilannya 2 menit, untuk remaja dan dewasa tampilannya 3 menit,” tuturnya.

Erwin, menjelaskan, lomba ini bertujuan untuk mengembangkan seni tradisi pencak silat sebagai warisan budaya leluhur, dengan harapan seni tradisi pencak silat ini bisa terus lestari.

“Harapannya bahwa seni tradisi tolong kepada instansi yang terkait ya, para birokrasi yang terkait, lestarikan seni budaya ini untuk sama-sama mendukung atas penyelenggaraan kegiatan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dedy Mulyadi, menyampaikan, seni tradisi pencak silat ini adalah seni tradisi leluhur yang harus dipelihara oleh seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah.

Ia menilai seni tradisi pencak silat harus menjadi salah satu ciri khas daerah Kabupaten Garut. Sehingga menurutnya, pencak silat ini harus dikembangkan, dipelihara, dan dilestarikan bersama.

“Di sini kami melihat antusiasme masyarakat, di mana anak-anak generasi muda yang masuk di dalam generasi yang akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang, begitu semangat dan begitu aktif mereka untuk mengikuti lomba seni tradisi ini,” ujar Dedy.

Menyikapi hal tersebut, imbuh Dedy, tentunya pemerintah harus hadir dan memperhatikan tradisi pencak silat ini. Sehingga, pencak silat ini bisa terus berkembang dan lestari, sejalan dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap seni tradisi pencak silat.

“Tentu kami menyarankan apabila tadi ada keluhan tentang minimnya dukungan terhadap seni budaya atau seni tradisi pencak silat ini, tentu harus menjadi tugas kita bersama antara masyarakat dan pemerintah,” ucapnya.

Menurut Dedy, dukungan itu bisa dilakukan dan dikawal bersama terutama oleh para pelaku gerak seni budaya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai di tingkat kabupaten, tentu harus dikawal bersama,

Ia berharap ke depan generasi muda di Kabupaten Garut lebih banyak melakukan kegiatan bersifat positif dan mendorong untuk kemajuan budaya, sehingga ia mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan lomba seni tradisi pencak silat ini.(AND)

Presiden Ebrahim Raisi, Gugur Dalam Kecelakaan Helikopter

 Presiden Ebrahim Raisi, Gugur Dalam Kecelakaan Helikopter 

Bandung, Paguyuban Asgar (20/05/2024)

Kantor berita Iran IRNA mengkonfirmasi gugurnya Presiden Iran ke 8 dalam sebuah kecelakaan helikopter di wilayah Varzaqan,  Azarbaizan Timur.

Helikopter menurut Irna jatuh di wilayah Varzaqan di Provinsi Azarbaijan Timur, barat laut negara itu. Helikopter Presiden Raisi, bersama dua helikopter lainnya, sedang dalam perjalanan ke Kota Tabriz pada hari Minggu (19/05) setelah Presiden meresmikan Bendungan Qiz Qalasi di perbatasan dengan Republik Azerbaijan.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, Gubernur Provinsi Azarbaijan Timur Malek Rahmati, dan Mehdi Mousavi, kepala tim pengawal Presiden yang juga berada di dalam pesawat dikabarkan ikut tewas dalam kecelakaan helikopter tersebut.

Mohammad Ali Al-e-Hashem, perwakilan Pemimpin Tertinggi di provinsi tersebut juga ikut tewas dalam kecelakaan tersebut. Beberapa sumber media internasional mengkonformasi dalam helikopter terdapat 9 pejabat tinggi Iran bersama dengan Presiden.

Pejabat lokal Iran yang hadir di lokasi kecelakaan mengkonfirmasi gugurnya Presiden Raisi bersama 8 atau 9 anggota team yang ikut mendampingi.

Ebrahim Raisi, 64, lahir di kota Masyhad, Iran. Terpilih sebagai presiden pada tahun 2021. Karis Ibrahim Raisi sebelum memegang jabatan eksekutif tertinggi di Iran adalah sebagai ketua kehakiman, jaksa penuntut umum, dan wakil ketua Majelis Ahli. Raisi juga pernah menjadi anggota Dewan Kemanfaatan Iran.

Pada bulan September 2023, dalam rangka Pekan Pemerintahan di Iran, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memuji kinerja pemerintahan Raisi di berbagai sektor termasuk ekonomi dan kebijakan luar negeri.

Model demokrasi di Iran berbeda dengan model demokrasi yang dikembangkan di negara-negara lain di dunia. Setelah tumbangnya Syah Iran oleh Imam Khomeini, sebuah dewan khusus akan menentukan siapa saja yang boleh mengajukan diri menjadi Presiden di Iran.

Dewan khusus ini akan melakukan seleksi yang ketat seluruh kepribadian para calon Presiden, seorang Ayatollah menjadi pemimpin Dewan khusus ini. Setelah lolos dari Dewan Khusus ini, maka sejumlah calon Presiden baru akan mengadakan kampanye untuk mendapatkan dukungan rakyat. 

Yang mendapatkan suara terbanyak rakyat akan menduduki jabatan Presiden dan mendapatkan restu dari Ayatollah pemimpin Dewan khusus negara ini.

Saat ini pemimpin Dewan khusus ini dipegang oleh Ayatollah Seyyed Ali Khamenei yang juga menjadi Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran. Pemimpin pertama dewan ini adalah Ayatullah Imam Khomeini (Vijay)

Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta pembekalan anggota Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

 Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta pembekalan anggota Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

Sidoarjo, Paguyuban Asgar, (25/05/2024)

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung S.H. mengambil sumpah dan melantik anggota Panwascam Kabupaten Sidoarjo Sabtu (25/05).

Dalam sambutan pelantikan nya Agung mengingat kan kepada seluruh anggota panwascam, bahwa jabatan adalah tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Rakyat harus dihormati, semua jabatan yang ada adalah karena rakyat.

" Jabatan adalah amanah, yang wajib kita hormati adalah rakyat," kata Agung.

Agung juga menyatakan kepada pers bahwa titik berat pembekalan yang akan diberikan dalam kegiatan pembekalan anggota panwascam adalah kejujuran dan integritas dari anggota panwascam.

"Kita juga akan pelan-pelan membangun sistem internal, pengawasan internal di jajaran pengawas agar wilayah pekerjaan mereka saja yang dipikirkan tidak ada wilayah wilayah lain."

Agung juga menyampaikan bahwa mekanisme pengawasan pada Pilkada kepala daerah relatif lebih ringan dibandingkan dengan pengawasan pada Pemilu Legislatif dan Presiden yang baru lalu.

PJ. Bupati Sidoarjo, H, Subandi yang hadir memberikan sambutan, mengatakan bahwa peran penting dari anggota Panwas ini adalah mampu memunculkan pemimpin daerah yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat dan terlepas dari hal hal negatif.

"Keberhasilan Pilkada Gubernur dan Kepala Daerah tanggal 27 November, ada di tangan "panjenengan" semua, "kata Subandi, " Panwascam adakah garda terdepan, pengawasan terdepan dalam Pilkada yang menentukan keberhasilan Pilkada." (GIW,)

Siti Fatimah : Ada Aktor UTAMA Sangkuni Di Balik Kasus Korupsi Gus Muhdlor ?

Siti Fatimah : Ada Aktor  UTAMA Sangkuni Di Balik Kasus Korupsi Gus Muhdlor ? 

Jakarta, Paguyuban Asgar (18/05/2024) 

Siti Fatimah, Ketua DPW WIB mensinyalir ada tokoh pemeran penting di balik Kasus Korupsi Bupati non aktif Ahmad Muhdlor Ali.

Kepada pers dan KPK, Siti Fatimah menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan ucapan terima kasihnya karena akhirnya Gus Muhdlor di tahan oleh KPK.

" Akan tetapi masih ada PR di Sidoarjo,...masyarakat dan KPK harus tahu...ada Aktor Sengkuni di balik kasus Korupsi dan penahanan Gus Muhdlor ini... Sengkuni inilah yang menjadi master mind .....menjadi pembuat skenario Korupsi dan Penahanan Muhdlor Ali..,." kata Siti Fatimah dalam keterangan nya yang disampaikan kepada pers secara elektronik.

" Kita akan bongkar ini siapa Sengkuni ini...kita akan kumpulkan bukti bukti Sengkuni ini..." kata Siti Fatimah menutup keterangan pers nya.

Sementara itu Pejabat Gubernur Jawa Timur telah menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo H.Subandi SH MH sebagai pejabat Bupati Sidoarjo Raby (8/5) menyusul penahanan Bupati Gus Mudhlor sebagai tersangka Korupsi di Rutan KPK Jakarta Selasa (7/5)

Penahanan ini setelah KPK menetapkan status tersangka kepada Gus Muhdlor pertengahan April yang lalu. Akan tetapi selama 2 Minggu berturut-turut KPK gagal memanggil Gus Mudhlor ke kantor KPK Jakarta di Kuningan.

Setelah aksi besar besaran yang dilakukan oleh LSM WIB didukung oleh ribuan masyarakat Sidoarjo pada Kamis (2/5) dan Jum at (3/5) di depan Masjid Agung Sidoarjo yang didukung ribuan jamaah masjid Agung di depan Alun Alun Sidoarjo. KPK akhirnya menahan Gus Muhdlor pada (7/5), hanya berselang 4 hari setelah demo damai besar besaran LSM WIB dan ribuan warga Sidoarjo.

" Kita LSM WIB, membagikan ribuan makanan gratis hari ini (Jum at (3/5) kepada warga Sidoarjo, untuk mengingatkan pada kita semua, tak perlu Korupsi kalau ingin makan cukup...tak perlu curang kalau ingin hidup sejahtera....jangan korupsi maka  makanan kalian akan dicukupkan...jangan curang, maka hidup kita semua akan sejahtera," kata Siti Fatimah di depan ribuan jamaah Masjid Agung Sidiarjo Jum'at (3/5/2024).

" Apa kalian tidak takut siksa kubur ...melindungi para Koruptor .." teriak Siti Fatimah di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo Kamis (02/05).

" Pencalonan kembali Muhdlor sebagai cabup di Pilkada 2024 harus dibatalkan ..," teriak Siti Fatimah di depan Pendopo Delta Wibawa dan Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Kamis (02/05)

Siti menyatakan bahwa pihaknya mensinyalir ada aktor kuat yang ikut membuat Muhdlor Ali terjerat kasus Korupsi. Siti menolak menyatakan aktor Sengkuni ini.

" Tunggu saja kita sedang meneliti lebih lanjut adanya indikasi indikasi ini.." Kata Siti menutup keterangan nya kepada pers. (ANDK)

Pilkada Demak 2024: Tidak Ada Pendaftar Dari Calon Independen

 Pilkada Demak 2024: Tidak Ada Pendaftar Dari Calon Independen

Demak, Paguyuban Asgar, (12/05/2024)

Sampai dengan batas akhir pendaftaran calon independen Bupati dan Wakil Bupati Demak Minggu (12/05) pukul 23:59 WIB, tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Demak.

Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati, mengonfirmasi bahwa tidak ada dokumen dukungan yang diterima hingga batas waktu yang telah ditentukan. 

Sehingga pendaftaran calon independen untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Demak 2024 ditutup tanpa adanya satupun pendaftar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak telah menutup periode penyerahan dokumen syarat dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan sesuai batas waktu maksimal yang ditentukan  

"Proses pendaftaran ini dibuka sejak 8 Mei dan berakhir tepat pada tanggal 12 Mei. Kami tidak menerima satupun pendaftaran calon independen," kata Siti Ulfaati.

Dari informasi KPU yang diperoleh, terdapat dua orang yang sempat mengambil formulir pendaftaran melalui Sistem Informasi Online KPU (Silonkada). Namun, kedua individu tersebut tidak melanjutkan proses pendaftaran.

Pencalonan independen di Demak memang dikenal memiliki syarat yang ketat, di mana setiap calon harus mengumpulkan dukungan minimal dari 67.268 pemegang KTP yang tersebar di delapan kecamatan dengan ketentuan minimal 3% dukungan dari jumlah penduduk di setiap kecamatan tersebut.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Demak, Ulin Nuha, salah satu penyebab tidak adanya pendaftar adalah periode sosialisasi dan pengumpulan dukungan yang relatif singkat. 

"Kurangnya waktu sosialisasi dan batas akhir penyerahan yang cukup mepet membuat calon independen sulit untuk memenuhi syarat yang ditentukan," jelas Ulin Nuha.

Dengan tidak adanya calon independen yang terdaftar, Pilkada Demak tahun 2024 diprediksi hanya akan diikuti oleh calon-calon yang diusung oleh partai politik, sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 676 tentang jadwal dan prosedur pendaftaran (TNTW)