Mentan Minta Asuransi Petani di Bojonegoro 1 Minggu Cair
Bojonegoro - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta dana asuransi Petani bisa dipercepat penyalurannya. Sehingga, petani di Bojonegoro bisa menanam kembali.
"Ini perlu disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian, teman teman PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dan para petani kepada rekanan Asuransi, maksimal satu bulan harus bisa cair. Bahkan, kalau perlu satu minggu. Jika tak ingin dananya aku pindahkan ke rekanan asuransi yang lain," tegas Amran, di hadapan para undangan yang hadir di Lokasi panen raya Desa Samberan Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Rabu (8/3/2017).
Bojonegoro yang sering dilanda banjir sungai Bengawan Solo, membuat banyak warga petani sekarang ini mendaftarkan lahan sawahnya untuk diasuransikan supaya bisa mendapatkan santunan jika terdampak bencana alam. Hingga saat ini di Bojonegoro sudah ada 4.588 petani yang sudah terdaftar menjadi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari periode bulan Oktober hingga Desember 2016. Dan dana yang sudah terealisasi 1.319.520.000 sedangkan yang masih proses realisasi 2.879.220.000.
Sementara itu, Panen raya padi dan Serbu Gabah Petani di Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Amran berbagi ilmu kepada warga petani agar panen tidak dilakukan pada pukul 6 atau 7 pagi karena kadar air masih tinggi. Jika ingin kadar air gabah atau padi normal diharapkan panen dilakukan mulai pukul 8 atau 9. Ini terbukti saat kita lakukan uji kadar air padi saat ini di lokasi Desa Samberan cukup baik hasilnya.
" Ini kita tadi dapat ilmu, jika panen ingin baik dan kadar airnya tidak tinggi diharapkan tidak memanen pada jam pagi sekali. Bisa kita mulai pukul 8 atau 9 pagi. Ini kadar airnya normal. Dan tidak mungkin Bulog akan tidak membeli dengan harga HPP " ujar Amran disambut tepuk tangan para hadirin.
Selain melakukan uji kadar air gabah hasil panen raya, Amran juga mencoba traktor yang disaksikan oleh para undangan yang hadir diantaranya Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen Komaruddin Simanjuntak, Direktur Perum Bulog Sumberdaya Manusia dan Urusan Umum, Wahyu Suparyono, Bupati Bojonegoro dan jajaran Muspida Bojonegoro. (www.detik.com : hns/hns;8/3/2017)
Bojonegoro, Polkrim Online (27/6/2016)
Biaya penyelenggaraan Pilkada Bupati Bojonegoro membengkak menjadi 61,7 Milyar. Dana penyelenggaran Pilkada tahun 2018 ini meliputi berbagai perencanaan pengeluaran untuk honorarium, fasilitas kampanye, pengadaan barang dan jasa terkait kampanye dan sebagainya. Khusus untuk kebutuhan kampanye KPU Bojonegoro meminta anggaran APBD sebesar 11,5 Milyar rupiah. Akan tetapi setelah beberapa kali direvisi biaya diturunkan menjadi 60,9 Milyar. Terakhir dalam sidang plenonya KPU Bojonegoro menetapkan anggaran menjadi 58,9 Milyar.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPU Bojonegoro kepada pers. Dana Pilkada akan dicukupi dari APBD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Mendagri No.51/2015 dan ketentuan peraturan dari KPU Pusat No.43/2016 mengenai standar kebutuhan barang dan jasa serta honorarium standar pelaksanaan Pilkada Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Pilkada Bojonegoro akan digelar pada pertengahan tahun 2018 yang akan datang. Bupati Bojonegoro incumben Kang Soeyoto sudah dua kali menjabat sebagai Bupati, sehingga Kang Yoto tidak lagi diperkenankan maju kembali sebagai calon Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
Pilkada Bojonegoro 2018 akan berlangsung sengit dan menarik, karena Bojonegoro memiliki ladang minyak yang memasok 60% dana APBN sektor Migas. Bojonegoro saat ini juga menjadi Kabupaten terkaya di Provinsi Jawa Timur, membuat cukup menarik untuk memperebutkan posisi Bojonegoro 1 bagi calon bupati siapapun.
Akan tetapi sebagian besar masyarakat Bojonegoro yang masih miskin, membuat tantangan bagi siapapun yang akan maju menjadi calon Bupati selanjutnya. Sebagian besar dari sekitar 1 juta penduduk Bojonegoro dalam kondisi miskin.
Selama puluhan tahun Bojonegoro adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro selama puluhan tahun tidak bergerak dari angka ratusan juta saja. Kondisi ini ditambah lagi dengan sebagian wilayah Bojonegoro yang terkena banjir Bengawan Solo setiap tahun. Beberapa daerah Bojonegoro memang merupakan lumbung padi akan tetapi sebagian lagi adalah wilayah batu cadas yang tidak bisa ditanami.
Sementara itu hutan jati Bojonegoro yang memiliki luas terbesar di Indonesia itu dikuasi oleh Perum Perhutani yang tidak pernah memberikan kontribusi langsung hasil pengolahan hutan jati kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Kondisi ini berbalik 180 derajat, setelah ditemukan sumber minyak bumi di sebagian wilayah Bojonegoro. PAD Kabupaten Bojonegoro meroket tajam, dan mengubah posisi Kabupaten termiskin itu menjadi Kabupaten dengan pendapatan tertinggi (terkaya) di Jawa Timur (Gil/VIJ).
LIHAT : RUBRIK BOJONEGORO REVIEW
58,9 Milyar, Anggaran Pilkada Bupati Bojonegoro 2018
Biaya penyelenggaraan Pilkada Bupati Bojonegoro membengkak menjadi 61,7 Milyar. Dana penyelenggaran Pilkada tahun 2018 ini meliputi berbagai perencanaan pengeluaran untuk honorarium, fasilitas kampanye, pengadaan barang dan jasa terkait kampanye dan sebagainya. Khusus untuk kebutuhan kampanye KPU Bojonegoro meminta anggaran APBD sebesar 11,5 Milyar rupiah. Akan tetapi setelah beberapa kali direvisi biaya diturunkan menjadi 60,9 Milyar. Terakhir dalam sidang plenonya KPU Bojonegoro menetapkan anggaran menjadi 58,9 Milyar.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPU Bojonegoro kepada pers. Dana Pilkada akan dicukupi dari APBD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Mendagri No.51/2015 dan ketentuan peraturan dari KPU Pusat No.43/2016 mengenai standar kebutuhan barang dan jasa serta honorarium standar pelaksanaan Pilkada Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Pilkada Bojonegoro akan digelar pada pertengahan tahun 2018 yang akan datang. Bupati Bojonegoro incumben Kang Soeyoto sudah dua kali menjabat sebagai Bupati, sehingga Kang Yoto tidak lagi diperkenankan maju kembali sebagai calon Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
Pilkada Bojonegoro 2018 akan berlangsung sengit dan menarik, karena Bojonegoro memiliki ladang minyak yang memasok 60% dana APBN sektor Migas. Bojonegoro saat ini juga menjadi Kabupaten terkaya di Provinsi Jawa Timur, membuat cukup menarik untuk memperebutkan posisi Bojonegoro 1 bagi calon bupati siapapun.
Akan tetapi sebagian besar masyarakat Bojonegoro yang masih miskin, membuat tantangan bagi siapapun yang akan maju menjadi calon Bupati selanjutnya. Sebagian besar dari sekitar 1 juta penduduk Bojonegoro dalam kondisi miskin.
Selama puluhan tahun Bojonegoro adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro selama puluhan tahun tidak bergerak dari angka ratusan juta saja. Kondisi ini ditambah lagi dengan sebagian wilayah Bojonegoro yang terkena banjir Bengawan Solo setiap tahun. Beberapa daerah Bojonegoro memang merupakan lumbung padi akan tetapi sebagian lagi adalah wilayah batu cadas yang tidak bisa ditanami.
Sementara itu hutan jati Bojonegoro yang memiliki luas terbesar di Indonesia itu dikuasi oleh Perum Perhutani yang tidak pernah memberikan kontribusi langsung hasil pengolahan hutan jati kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Kondisi ini berbalik 180 derajat, setelah ditemukan sumber minyak bumi di sebagian wilayah Bojonegoro. PAD Kabupaten Bojonegoro meroket tajam, dan mengubah posisi Kabupaten termiskin itu menjadi Kabupaten dengan pendapatan tertinggi (terkaya) di Jawa Timur (Gil/VIJ).
LIHAT : RUBRIK BOJONEGORO REVIEW
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean. 
